Perempuan Sadar Hukum

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bisa kita lihat secara konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Apa artinya? Artinya adalah segala hal yang terjadi di negara ini harus didasarkan dan berlandaskan aturan hukum. Keberlakuan ini tidak hanya mengikat pada rakyat namun juga penguasa. Meski kita tahu bahwa penguasa itu sendiri yang bisa menentukan hukum yang berlaku.

Hukum adalah anak kandung politik. Maka, pemahaman soal hukum tidak boleh dipisahkan dari pemahaman soal politik sebagai proses lahirnya hukum. Hal inilah yang membuat seseorang yang pakar dalam hukum khususnya hukum ketatanegaraan merupakan ilmuwan politik juga meski dalam konteks politik normatif. Seorang ahli hukum tidak boleh buta politik.

Sebagai contoh, konsep check and balances yang melahirkan separation of power dalam pelbagai bentuk seperti lahirnya pemegang kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif dan yudisial merupakan hasil pemikiran tentang kekuasaan alias politik.

Namun sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kekuasaan tersebut sebagai pemegang kewenangan yang sah memiliki wewenang untuk mengeluarkan produk hukum.

Pemegang kekuasaan eksekutif di Indonesia misalnya, Presiden memiliki kewenangan melahirkan Peraturan Presiden hingga dalam kondisi “ekstrem” mengeluarkan Perppu. DPR sebagai pemegang kuasa legislatif memiliki kewenangan mengeluarkan undang-undang sebagai produk hukum dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi tentu saja punya kewenangan mengeluarkan produk hukum berupa Putusan.

Sekali lagi, hukum adalah anak kandung politik.

Perempuan atau wanita?

Saya tidak akan memperdebatkan istilah mana yang lebih tepat, perempuan atau wanita, mengingat jika merujuk pada KBBI sendiri, Wanita bermakna “perempuan dewasa” yang secara tidak langsung menunjukkan istilah “wanita” satu tingkat diatas “perempuan” (yang dianggap sebagai versi belum dewasa).

Pun peraturan perundang-undangan tidak membedakan mana yang lebih afdhol, perempuan atau wanita. Konstitusi bahkan tidak mencantumkan satu kata pun soal wanita atau perempuan. Jika ingin merujuk istilah apa yang digunakan, salah satu yang bisa dijadikan rujukan adalah UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ya, produk hukum “Islami” ini menggunakan istilah wanita sebagaimana bisa dilihat pada Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang *wanita* sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Jadi, silahkan saja menggunakan istilah apapun yang penting penggunaan tersebut didasari atas rasio-legis (logika hukum) yang masuk akal dan bisa diterima, jangan sekedar jadi korban nge-hits.

Kalau saya pribadi, lebih prefer istilah “wanita”. monggo disesuaikan ya. Kali ini kita akan melihat bagaimana hukum di Indonesia memandang wanita dan wanita memandang hukum.

Bahwa konsitusi tidak memberikan perbedaan berbasis gender pada warga negaranya. Hal ini menunjukkan konsistensi konstitusi kita dalam memegang “equality before the law” yang juga termaktub dalam Bab X konstitusi. Pun dalam peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi juga tidak ada yang bertema khusus soal “wanita”. Meski, ada wacana akan digulirkannya RUU tentang Keperempuanan yang tentu saja masih harus ngantri dulu dibelakang RUU KUHP atau RUU strategis lain.

Namun ada salah satu “terobosan” yang menunjukkan keberpihakan hukum kepada wanita yang dicanangkan oleh pemegang kekuasaan yudisial, Mahkamah Agung. MA mengeluarkan Peraturan MA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dan jangan lupa, Indonesia juga tercatat menerima keberlakuan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap wanita (sekali lagi, undang-undang lebih menggunakan istilah wanita) melalui UU No 7 Tahun 1984. Yang poin pentingnya, secara asasi, posisi wanita tidak dibedakan bahkan dilindungi secara khusus dalam peradilan dibandingkan dengan laki-laki.

Hukum Indonesia, menghargai wanita sama dengan laki-laki.
Equality before the law.

Kemudian pertanyaanya, apakah wanita memiliki kesadaran yang sama tentang hukum? bahwa mereka juga memiliki hak yang sama dengan kaum adam?

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa wanita masih dalam posisi rentan sebagai korban dari tindak pidana terlebih KDRT. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya upaya edukasi dan sosialisasi termasuk advokasi bagi wanita baik dalam konteks preventif, represif maupun kuratif. Sudah banyak lembaga baik swadaya maupun yang disokong pemerintah seperti Komnas Perempuan yang bisa dijadikan payung untuk mengeksekusi hal tersebut.

Pun dengan adanya kemajuan teknologi dan semangat “start up”, memahamkan wanita akan hak legal mereka juga buka perkara yang sulit hari ini.

Hal yang menarik bisa kita lihat dari info dibawah ini :

70% penggugat cerai adalah wanita. Apapun alasan dibaliknya, angka ini tentu menarik perhatian soal bagaimana wanita memandang hukum sebagai sarana untuk mendapatkan keadilan dan menyelesaikan permasalahani. Poin utamanya adalah, wanita di zaman now bisa dikatakan cukup melek hukum terlebih dalam konteks adanya pelanggaran atas hak mereka

 

Kesimpulan pembahasan ini adalah

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia menganggap wanita setara dengan pria;
2. Diskrimasi yang ada terkait wanita merupakan diskriminasi positif sebagaimana yang di konkretkan dalam Peraturan MA;
3. Di zaman now, wanita sudah memiliki akses cepat melek hukum dan secara angka meski banyak menjadi korban namun wanita juga lebih pro-aktif dalam menuntut keadilan melalui litigasi khususnya dalam konteks perkawinan.
4. Sudah selayaknya fenomena start up dan digitalisasi (internet of thing) menjadi sarana akselerasi untuk memelekkan wanita atas hukum secara positif baik hukum sebagai alat preventif, kuratif maupun represif.

Leave a Comment